Page 51 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

Bukan Penerima Upah

1. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan BPU, yaitu:
a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
b. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
c. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian;
d. PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
e. PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
f. PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
g. Peraturan Badan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Wadah;
h. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjan Nomor: 13/PERDIR.02/042022 tentang Sistem Keagenan
BPJS Ketenagakerjaan;
i. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022 tentang Pedoman
Kepesertaan;
j. Surat bersama Direktur Kepesertaan dan Direktur Pelayanan Nomor B/5450/052021 perihal
Penegasan Kriteria Segmentasi serta Layanan Klaim Peserta PU dan BPU;
k. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor: B/6032/092023
perihal Pengelompokan Jenis Pekerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU);
l. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor: B/8207/102022
perihal Petunjuk Teknis Sistem Keagenan Korporasi Sektor Jasa Keuangan;
m. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor: B/1448/032023
perihal Petunjuk Teknis Strategi Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Debitu Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
n. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Nomor: B/2485/042023 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Strategi Kepesertaan Pekerja Rentan Tahun 2023.

2. Definisi BPU
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan-kegiatan
ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau
usahanya tersebut.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

3. Jenis Kepesertaan BPU
a. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) meliputi:
i. Pemberi Kerja yang meliputi:
ii. Pekerja di luar hubungan kerja termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan atau
pekerja mandiri;
iii. Pekerja yang tidak termasuk nomor ii yang bukan menerima upah;
iv. Peserta magang, tenaga honorer, peserta Pendidikan pengembangan bakat dan minat,
siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 51