Page 47 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN
P. 47

apabila  ada  kasus  klaim  maka  perlu  verifikasi  dari  Bidang  Pelayanan  Kantor
                                     Wilayah
                                 ▪  Proses koreksi dilakukan oleh Bidang DHCA Kantor Wilayah

                       l.  Koreksi Saldo JHT dan JP
                            i.  Kondisi
                                 ▪  Adanya pelaporan akibat saldo yang tidak sesuai
                                 ▪  Saldo JHT/JP tidak sesuai dikarenakan proses amalgamasi yang salah atau data
                                     lama (offline) yang belum akurat
                                 ▪  Saldo TK tergabung dikarenakan perekaman TK yang sudah punya kartu peserta
                            ii.  Syarat & Dokumen
                                 ▪  Surat Keterangan/pernyataan dari Peserta/PK/BU; atau
                                 ▪  Berita Acara Koreksi Saldo JHT/JP yang ditandatangani oleh Petugas Kepesertaan,
                                     Kabid Kepesertaan yang disetujui oleh Kepala Kantor Cabang


                           iii.  Kebijakan Koreksi
                                 ▪  Proses  koreksi  agar  dilakukan  secara  sangat  hati-hati  dan  didukung  dengan
                                     dokumen yang valid
                                 ▪  Untuk meningkatkan sistem pengendalian dan pemisahan fungsi, proses koreksi
                                     saldo harus oleh fungsi yang berbeda dari fungsi kepesertaan yaitu oleh Petugas
                                     TI
                           iv.  Contoh Kasus
                               Saldo JHT TK a.n. Budi Imran tercatat sebesar Rp. 5.640.000,- padahal seharusnya adalah
                               Rp. 4.640.000,-
                            v.  Kewenangan
                               (Kantor Wilayah)
                               Bidang DHCA Kantor Wilayah dengan persetujuan berdasarkan surat pengajuan/agenda
                               permintaan dari Bidang Kepesertaan Kantor Wilayah dan apabila berhubungan dengan
                               kasus klaim maka di verifikasi oleh Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
                           vi.  Alur Pengajuan
                                 ▪  PK/BU/Tenaga Kerja membuat surat Keterangan/Pernyataan
                                 ▪  Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke Kantor Wilayah
                                     dilampirkan dokumen pendukung
                                 ▪  Berdasarkan  hasil  verifikasi  apabila disetujui maka  Bidang  Kepesertaan Kantor
                                     Wilayah membuat agenda permintaan koreksi ke Bidang DHCA Kantor Wilayah,
                                     apabila  ada  kasus  klaim  maka  perlu  verifikasi  dari  Bidang  Pelayanan  Kantor
                                     Wilayah
                                 ▪  Proses koreksi dilakukan oleh Bidang DHCA Kantor Wilayah

                       m.  Rollback karena Pemadanan NIK
                            i.  Kondisi
                                 ▪  Adanya kesalahan pemadanan data sehingga data pada aplikasi berubah menjadi
                                     milik  orang  yang  berbeda/tidal  berhak,  baik  dalam  rangka  pembayaran  klaim
                                     maupun bukan klaim
                                 ▪  Dalam hal pelaksanaan klaim, maka Bidang Pelayanan melakukan verifikasi sesuai
                                     dengan juknis Jaminan dengan membandingkan antara data sebelum dan sesudah
                                     pemadanan, untuk kemudian:
                                       o  Memastikan apakah TK yang mengajukan klaim tersebut adalah orang yang
                                          berhak dan dengan KTP yang valid;


                                         908    |  Proses Bisnis Kepesertaan                           47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52