Page 42 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

▪ Surat permintaan dari PK/BU yang menjelaskan alasan dilakukan split iuran atau
iuran salah kode VA
▪ Bukti pembayaran/setoran bank atas transaksi tersebut
▪ Berita Acara Koreksi Penerimaan Iuran yang ditandatangani oleh Kabid Keuangan
yang disetujui oleh Kepala Kantor Cabang
iii. Kebijakan Koreksi
▪ Koreksi dapat dilakukan jika iuran sesuai bukti pembayaran belum dilakukan
posting. Jika telah dilakukan posting, maka dilakukan proses koreksi/batal posting
iuran terlebih dahulu
▪ Dalam hal koreksi belum dapat dilakukan oleh Kantor Cabang/KCP, maka koreksi
dilakukan oleh Deputi Direktur Bidang Keuangan Kantor Pusat atau dapat
ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi Direktur
Bidang di Direktorat Keuangan

iv. Contoh Kasus
PT ABC sebagai PK/BU induk memiliki beberapa NPP/Divisi, pada saat melakukan
pembayaran iuran, PT ABC melakukan pembayaran untuk seluruh NPP/Divisi dengan
menggunakan satu kode VA sehingga iuran tersebut hanya tercatat pada PK/BU A
tersebut dan perlu dilakukan koreksi berupa split iuran
v. Kewenangan
(Kantor Cabang)
▪ Pengajuan : Kabid Kepesertaan
▪ Persetujuan dan verifikasi dokumen pendukung : Kabid Keuangan
▪ Persetujuan : Kepala Kantor Cabang
Catatan : Proses ini dituangkan dalam Berita Acara Split Iuran seperti diatur dalam Syarat
& Dokumen
vi. Alur Pengajuan
▪ Perusahaan membuat surat permintaan split iuran dan bukti pembayaran iuran
▪ Pembina Perusahaan melalui Kabid Kepesertaan melakukan pengajuan split iuran
melalui Berita Acara/Memo dengan melampirkan dokumen pendukung
▪ Kabid Keuangan melakukan verifikasi dan persetujuan
▪ Kepala Kantor Cabang melakukan persetujuan untuk dilakukan split iuran

g. Koreksi Posting Iuran di bulan sama oleh Petugas Kepesertaan
i. Kondisi
Fitur digunakan saat tanggal koreksi posting masih di bulan yang sama dengan tanggal
posting. Koreksi dilakukan karena
▪ Kesalahan entri nomor VA/EPS oleh perbankan maupun salah setor oleh PK/BU
sehingga iuran tersebut salah masuk pada NPP yang lain
▪ Kesalahan pelaporan data kepesertaan yang bersifat masif dan massal sehingga
sangat sulit apabila harus dilakukan koreksi satu per satu Tenaga Kerja (TK)
▪ Kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila tidak dikoreksi dapat
mengganggu pelayanan dan/atau reputasi BPJS Ketenagakerjaan
ii. Syarat & Dokumen
Surat atau dokumen dari PK/BU yang dapat dipertanggungjawabkan
iii. Kebijakan Koreksi
Petugas kepesertaan selaku pembina segera melakukan koreksi sebelum melewati bulan
yang sama dengan tanggal proses posting
iv. Contoh Kasus

42 Proses Bisnis Kepesertaan | 908