Page 45 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

keluarga/ahli waris berdasarkan dokumen yang valid, maka Petugas Kepesertaan,
CSO, Kabid Kepesertaan dan Kabid Pelayanan dapat melakukan perubahan data
sehingga proses klaim dapat dilakukan
v. Kewenangan
(Kantor Cabang)
▪ Petugas Kepesertaan atau Petugas Pelayanan
▪ Dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan melalui persetujuan Kabid Kepesertaan
atau Kabid Pelayanan dan Kepala Kantor Cabang

j. Koreksi Upah
i. Kondisi
▪ Terjadi kesalahan input/pelaporan data upah dan sudah dilakukan posting
▪ Terjadi kesalahan pelaporan nonaktif atau data TK lainnya oleh PK/BU
▪ Upah yang tertukar antara satu TK dengan TK lainnya yang biasanya dikarenakan
adanya TK dengan nama yang sama
▪ Kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila tidak dikoreksi dapat
mengganggu pelayanan dan/atau reputasi BPJS Ketenagakerjaan
▪ Kondisi tersebut dapat terjadi pada saat TK mengajukan klaim atau bukan karena
pengajuan klaim
ii. Syarat & Dokumen
▪ Koreksi upah bukan karena TK mengajukan klaim:
o Surat Permintaan yang ditandatangani oleh Pimpinan PK/BU yang
menjelaskan alasan kesalahan data upah maupun TK
o Jika dalam proses koreksi upah terdapat kekurangan iuran, PK/BU
membayarkan kekurangan iuran tersebut terlebih dahulu atau
dikompensasikan dari saldo IBR
o Surat permintaan koreksi upah dari Kantor Cabang/KCP yang
ditandatangani oleh Petugas Kepesertaan, Kabid Kepesertaan dan Kabid
Keuangan yang disetujui oleh Kepala Kantor Cabang
o Surat Permohonan koreksi upah dari Kantor Cabang/KCP ke Kantor Wilayah
▪ Koreksi upah karena TK menhajukan klaim ditetapkan dalam Juknis Jaminan
iii. Kebijakan Koreksi
▪ Proses koreksi agar dilakukan secara sangat hati-hati dan harus didukung dengan
dokumen yang valid
▪ Proses koreksi upah dilakukan di Kantor Wilayah dan mengubah peruntukan
iurannya sesuai dengan data yang valid
▪ Koreksi upah karena TK mengajukan klaim dapat ditetapkan dalam Juknis Jaminan
iv. Contoh Kasus
▪ PT XYZ seharusnya menonaktifkan TK A pada bulan 10-2015, tetapi yang
dilaporkan adalah TK B maka proses adjusment upah adalah mengaktifkan TK B
dengan mengisi upah dan saldo JHT-nya, serta menonaktifkan TK A dengan
menghapus upah dan mengoreksi saldo JHT-nya
▪ PT ABC melaporkan nonaktif TK A pada BLTH 09-2015 yang seharusnya TK tersebut
NA pada BLTH 10-2015, maka proses adjusment upah yang dilakukan adalah
mengoreksi BLTH NA-nya dan saldo JHT
▪ Terjadi kekeliruan dalam melakukan entri data upah pada TK A dan TK B, maka
proses adjusment upah yang dilakukan adalah dengan menukarkan upahnya dan
mengoreksi saldo JHT-nya
▪ Dalam hal PK/BU mengikuti program JP, maka koreksi juga dilakukan pada nilai
iuran JP-nya

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 45