Page 44 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

(Kantor Wilayah)
Bidang DHCA Kantor Wilayah dengan persetujuan berdasarkan surat pengajuan/agenda
permintaan dari Bidang Kepesertaan Kantor Wilayah dan apabila berhubungan dengan
kasus klaim maka di verifikasi oleh Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
vi. Alur Pengajuan
▪ Perusahaan membuat surat permintaan telah terjadi salah bayar atau adanya
kesalahan pelaporan
▪ Petugas Kepesertaan Pembina Perusahaan melakukan verifikasi
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke Kantor Wilayah
dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang Kepesertaan Kantor
Wilayah membuat agenda permintaan koreksi ke Bidang DHCA Kantor Wilayah
▪ Petugas Kepesertaan selaku pembina PK/BU melakukan pengajuan agenda koreksi
pada sistem aplikasi melalui menu Koreksi Internal antar Kantor
▪ Dilakukan proses approval oleh Waka Wilayah DHCA

i. Elemen Data Tenaga Kerja
i. Kondisi
Terdapat elemen data TK yang perlu dilakukan pemutakhiran dan koreksi karena adanya
informasi baru, kesalahan entri dan atau kesalahan pelaporan oleh PK/BU
ii. Syarat & Dokumen
▪ Surat Permintaan Perubahan dari PK/BU
▪ Bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan input data dan/atau
kesalahan pelaporan dari PK/BU dan tenaga kerja bersangkutan
iii. Kebijakan Koreksi
▪ Koreksi dilakuksan dalam empat kategori, yaitu:
o Perubahan elemen data TK aktif berupa Nama, NIK, NPWP, detail informasi
TK, susunan keluarga/ahli waris dilakukan oleh Petugas Kepesertaan Kantor
Cabang
o Perubahan elemen data TK nonaktif berupa Nama, NIK, NPWP, detail
informasi TK, susunan keluarga/ahli waris dilakukan oleh Petugas
Kepesertaan atau Petugas Pelayanan Kantor Cabang
o Perubahan elemen data TK aktif dan nonaktif berupa nama, NIK, NPWP,
detail informasi TK, susunan keluarga/ahli waris dilakukan secara mandiri
oleh TK melalui sistem aplikasi BPJS Ketenagakerjaan
o Melengkapi identitas detail TK yang kosong
▪ Koreksi data TK dilakukan dengan ketentuan:
o Kesamaan data memenuhi atau melebihi ambang batas yang ditetapkan;
dan
o Dalam hal kesamaan data kurang dari ambang batas yang ditetapkan, maka
perubahan data dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala
Bidang dan Kepala Kantor Cabang
iv. Contoh Kasus
▪ TK aktif yang tidak dapat menggunakan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan
NIK tidak valid, dilakukan perubahan data NIK yang valid oleh Petugas Kepesertaan
sehingga dapat mendaftarkan akunnya untuk selanjutnya melakjukan perubahan
data lainnya secara mandiri melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan
▪ TK nonaktif pada saat klaim dikarenakan adanya ketidaksesuaian data antara
sistem dan dokumen pengajuan yang di antaranya nama, tanggal lahir, susunan

44 Proses Bisnis Kepesertaan | 908