Page 39 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN
P. 39

▪  Surat Permintaan dari Kantor Cabang;
                                 ▪  Berita Acara dari Kantor Cabang;
                                 ▪  Dokumen yang dijadikan dasar Penonaktifan PK/BU; dan
                                 ▪  Bukti sisa IBR yang tercatat pada sistem aplikasi
                           iii.  Kebijakan Koreksi
                                 ▪  Koreksi BLTH NA dan elemen lainnya dilakukan sesuai dengan dokumen dan bukti
                                 ▪  Dalam hal buka kode NA karena ada sisa IBR, maka setelah posting iuran langsung
                                     dilakukan penonaktifan kembali
                                 ▪  Koreksi dapat dilakukan baik untuk level NPP maupun divisi
                           iv.  Contoh Kasus
                                 ▪  PT ABC  telah  dilakukan  NA  pada  Januari  2023  dan  ternyata seharusnya bulan
                                     Februari 2023
                                 ▪  PT XYZ telah nonaktif bulan Januari 2023, tetapi masih mempunyai sisa IBR Rp.
                                     3.400.000,-,  maka dilakukan pembukaan kode nonaktif dan dilakukan nonaktif
                                     kembali oleh Petugas Kepesertaan setelah posting iuran sisa IBR selesai
                            v.  Kewenangan
                               (Kantor Wilayah)
                               Bidang DHCA Kantor Wilayah dengan persetujuan berdasarkan surat pengajuan/agenda
                               permintaan dari Bidang Kepesertaan Kantor Wilayah
                           vi.  Alur Pengajuan
                                 ▪  Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke Kantor Wilayah
                                     dilampirkan dokumen pendukung
                                 ▪  Berdasarkan  hasil  verifikasi  apabila disetujui maka  Bidang  Kepesertaan  Kantor
                                     Wilayah membuat agenda permintaan koreksi ke Bidang DHCA Kantor Wilayah
                                 ▪  KBP  melakukan  pengajuan  agenda  koreksi  pada  sistem  aplikasi  melalui  menu
                                     Koreksi Internal antar Kantor
                                 ▪  Dilakukan proses approval oleh Waka Wilayah DHCA

                       c.  Koreksi Tanggal Kepesertaan bagi Peserta Non ASN
                            i.  Kondisi
                                 ▪  PK/BU  Non  ASN  telah  memiliki  komitmen  awal  kepesertaan,  tetapi  belum
                                     membayar  iuran  pertama  karena  kebijakan  pencairan  anggaran  (APBN/APBD)
                                     atau  alasan  lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  melewati  batas
                                     bulan tanggal pembayaran iuran pertama
                                 ▪  Tidak menggunakan skema pendaftaran Non ASN pada sistem aplikasi sehingga
                                     kepesertaan awal tidak ikut menyesuaikan sesuai komitmen Pemerintah Daerah
                            ii.  Syarat & Dokumen
                                 ▪  Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
                                 ▪  Daftar Nama-nama Non ASN;
                                 ▪  SK Non ASN; dan
                                 ▪  Berita Acara Serah Terima Data.
                           iii.  Kebijakan Koreksi
                               Kepesertaan  awal  disesuaikan  dengan  komitmen  sebagaimana  tercantum  pada
                               dokumen yang dipersyaratkan
                           iv.  Contoh Kasus
                               Kepesertaan  Non-ASN  pada  Pemda  A  berkomitmen  akan  mendaftarkan  kepesertaan
                               sejak  Januari  2022  dan  pencairan  anggaran  untuk  pembayaran  iuran  baru  dapat
                               dilakukan April 2022, maka posting iuran pertama dilakukan bulan April 2022. Sementara
                               kepesertaan awal berlaku sejak Januari 2022 sesuai komitmen Pemda A.
                            v.  Kewenangan


                                         908    |  Proses Bisnis Kepesertaan                           39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44