Page 6 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

Penerima Upah

1. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan PU, yaitu:
a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
b. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
c. PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
d. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian;
e. PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
f. PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
g. PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahu 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
h. PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
i. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
j. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
k. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022 tentang Pedoman
Kepesertaan;
l. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 14/PERDIR.02/072023 tentang Pengelolaan
Piutang Iuran dan Denda;
m. Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan TK dan Perluasan kesempatan Kerja Nomor
3/144/PK.04/V/2022 tentang Pelaksanaan Program Asuransi bagi TKA yang Bekerja Kurang dari
6 Bulan; dan
n. Surat bersama Direktur Kepesertaan dan Direktur Pelayanan Nomor B/5450/052021 perihal
Penegasan Kriteria Segmentasi serta Layanan Klaim Peserta PU dan BPU.

2. Kriteria PU
a. Peserta PU meliputi:
i. Pekerja pada PK/BU, termasuk:
a) Pekerja dalam masa percobaan;
b) Komisaris dan direksi yang menerima upah;
c) Pengawas dan pengurus yang menerima upah.
ii. Pekerja pada orang perseorangan;
iii. Pekerja Non ASN; dan
iv. Orang asing yang bekerja di Indonesia.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

b. Pekerja dikategorikan sebagai peserta PU apabilan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Terdapat Pemberi Kerja (PK);
ii. Pekerja memiliki hubungan kerja dengan PK atau pekerja yang dipekerjakan/ditugaskan
oleh PK;
iii. Pekerja yang menerima upah/gaji/imbalan lainnya dari PK.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022) dan ditegaskan melalui (Surat bersama Dirkep dan
Dirpel Nomor B/5450/052021)

Pekerja Non ASN
Pekerja Non ASN adalah sebagai berikut:

6 Proses Bisnis Kepesertaan | 908