Page 7 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di
kementerian/lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan;
b. Tenaga Kerja kontrak/harian lepas/honorer/tidak tetap/magang yang bekerja di
kementerian/lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan;
c. Tenaga Kerja sukarela termasuk tenaga pendamping pembangunan pada program
kementerian/lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan
baik yang didanai oleh pemerintah secara langsung maupun swasta;
d. Aparatur/perangkat pemerintahan tingkat desa/kelurahan meliputi Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Kaur/Kasi Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak dan Kesejahteraan
Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, Kepala Dusun, Pemangku Adat dan/atau semua unsur
dengan sebutan lain yang terlibat di dalam pemerintahan desa/kelurahan; atau
e. Tenaga kerja lainnya yang bekerja pada Penyelenggara Negara selain Pegawai Negeri Sipil (PNS)
atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak termasuk huruf a, b, c dan
d.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

3. Penahapan Kepesertaan PU
Segmen Peserta
Penahapan kepesertaan sesuai segmen peserta PU ditetapkan sebagai berikut:
Jenis Program
Segmen Peserta
JKK JKM JHT JP JKP
WNI Non ASN Sesuai Skala Usaha
WNA Non ASN Sesuai Skala Usaha *NA
Non ASN di Jasa Pemerintahan Wajib Sukarela *NA
*NA : Not Applicable yaitu tidak bisa diikutkan program tersebut
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

Skala Usaha
Penahapan kepesertaan sesuai skala usaha PU ditetapkan sebagai berikut:
Jenis Program
Skala Usaha
JKK JKM JHT JP JKP
Usaha Besar Wajib Wajib Wajib Wajib
Usaha Menengah Wajib Wajib Wajib Wajib Sesuai
Usaha Kecil Wajib Wajib Wajib Sukarela Eligibilitas
Usaha Mikro Wajib Wajib Sukarela Sukarela

a. PK/BU Usaha Kecil dan Mikro dapat mendaftarkan jenis program yang bersifat sukarela pada
sebagian pekerjanya.
b. PK/BU Usaha Kecil dan Mikro yang mengikuti jenis program melebihi kewajiban berdasarkan
skala usaha dapat mengikuti program dimaksud tanpa mengubah jumlah kekayaan/aset bersih
atau hasil penjualan tahunan.
c. PK/BU Usaha Kecil dan Mikro yang mengikuti jenis program melebihi kewajiban berdasarkan
skala usaha dapat melakukan penurunan program dengan petunjuk teknis sesuai surat edaran
Direktur yang menangani kepesertaan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

4. Penetapan Skala Usaha PU
a. Pengaturan skala usaha ditetapkan berdasarkan salah satu kriteria di bawah ini:
i. Jumlah Kekayaan/Aset Bersih atau Omset/Hasil Penjualan Tahunan dari PK/BU;

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 7