Page 21 - WP 1 2022

MENGUKUR YANG TAK TERUKUR

Pandemi COVID-19 dan perubahan
iklim menunjukkan bahwa strategi
perusahaan belum banyak
memperhitungkan biaya dampak
sosial dan lingkungan. Dalam
1st APEC Economic Committee
Meeting (21/2/2022), Deputi Kepala
BPKP Bidang Akuntan Negara
Sally Salamah berpendapat
bahwa tata kelola korporasi
sebaiknya mengintegrasikan
dan menyesuaikan strategi
Environmental, Social and Governance pengukuran tata kelola korporasi yang lebih baik
(ESG) dengan peran dewan direksi sehingga praktik-praktik tata kelola korporasi
dan Chief Executive Officer (CEO). mencerminkan kinerja dan hasil bisnis yang
Namun, melakukan penilaian berkelanjutan.
terhadap implementasi tata kelola Hal ini akan dimulai dengan penilaian awal untuk
korporasi (termasuk menilai kualitas mengukur kondisi tata kelola korporasi saat ini,
dewan direksi, manajemen senior, sebagai basis informasi dalam meningkatkan
dan pengendalian internal) dengan kualitas. Selama 2022, BPKP akan memetakan
tetap menekankan elemen ESG praktik-praktik tata kelola korporasi tersebut yang
tidaklah mudah. Untuk itu, BPKP nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan
mencoba merancang inisiatif-inisiatif atas hasil pemetaan.

MENYELIDIKI
ANOMALI

PERUSAHAAN

BAJA

BPKP dan Kejaksaan Agung telah
melaksanakan ekspose terkait
dugaan tindak pidana korupsi
proyek pembangunan blast
furnace pada PT Krakatau Steel mengungkap adanya penyimpangan dalam
(4/3/22). Ekspose ini merupakan proyek pembangunan tersebut. Dilansir media,
tindak lanjut dari permintaan Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta agar
audit investigatif yang dilayangkan manajemen KRAS memberikan informasi atau
Kejaksaan Agung pada bulan lalu. hal-hal yang dinilai memudahkan penyelidikan
Hingga kini, BPKP tengah Kejagung untuk melihat proyek blast furnace
mengumpulkan bukti awal untuk dari aspek hukum.

Nomor 1 Tahun 2022 19