Page 4 - RPP Stunting by Triyanta HK Dairiyawan, SE,MSi
P. 4
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di
bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan (Perpres No. 72 Tahun 2021). Angka prevalensi stunting di Indonesia
menunjukkan tren penurunan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada
tahun 2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2019-2024 bahwa target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Namun, kondisi stunting di Kabupaten Padang Lawas masih tinggi yaitu sebesar 42 persen
pada tahun 2021. Tidak terjadi penurunan yang signifikan sejak Kabupaten Padang Lawas
ditetapkan sebagai lokus stunting pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut angka
stunting Kabupaten Padang Lawas sebesar 42,9 persen (Riskesdas, 2018). Perlu dilakukan
analisa apakah yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan aksi
penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas. Bukankah selama beberapa tahun ini
program penurunan dan pencegahan stunting terus gencar disosialisasikan ke masyarakat
dan giat dilaksanakan oleh setiap lini dan level pemerintahan daerah di tingkat kabuapten
sampai ke desa. Juga perlu dirumuskan bentuk-bentuk kebijakan baru yang mampu
memecah kebuntuan tersebut, sehingga dapat dilakukan percepatan aksi intervensi
penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pencapaian Nasional
sebesar 14 persen di tahun 2024.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas Tahun Anggaran 2022, kedudukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai Wakil Ketua Pelaksana, dimana
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting pada Pasal 10 ayat (3) “Dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota,
dan Pemerintah Desa melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b.
peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia”.
