Page 5 - RPP Stunting by Triyanta HK Dairiyawan, SE,MSi

Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan

Dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas pada Pasal 538, berbunyi “Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Asumsi mendasar dalam pembangunan dewasa ini adalah keterlibatan masyarakat dalam
proses pembangunan. Berdasar pada makna pembangunan yang merupakan perubahan

total untuk menuju masyarakat yang lebih baik (Todaro, 2000), sehingga secara logis
masyarakatlah yang seharusanya menjadi subyek pembangunan karena masyarakat lebih

memahami permasalahan dan kemana masyarakat akan menentukan arah pembangunan

dari pada agen pembangunan (Ife & Tesoriero, 2008). Namun dalam implemetasinya,
dalam perencanaan pembangunan di Indonesia aspirasi masyarakat belum menunjukkan

peranserta secara maksimal dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
pembangunan (Djoeffan, 2002). Disisi lain kapasitas masyarakat sebagai subyek

pembangunan masih belum optimal khususnya di wilayah-wilayah desa yangmana

inisiatif-inisiatif pembangunan terhambat oleh ketersediaan sumberdaya, berbagai
hambatan legalitas dan kepentingan politis.

Saat ini penyusunan program/kegiatan dalam stunting tidak di pada prinsip partisipatif,
sehingga program/kegiatan terkait dengan stunting belum menyasar masyarakat penerima

layanan stunting. Dengan rancangan proyek perubahan ini, kondisi yang ingin penulis

tujukan dapat dilihat seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Skema perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif.