Page 14 - ORTAKER UINSA
P. 14

- 14 -



                                          kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja

                                          sama.

                                     (3)  Seksi  Pendidikan  Pondok  Pesantren  dan  Kesetaraan
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  huruf  c

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di
                                          bidang  kurikulum,  sarana  prasarana,  kelembagaan,

                                          kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja

                                          sama.
                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Al-Quran  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  20  huruf  d  bertugas  melakukan

                                          penyiapan       bahan      kebijakan     teknis,     pelayanan,
                                          bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum,

                                          sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan

                                          tenaga kependidikan, serta kerja sama.
                                     (5)  Seksi  Sistem  Informasi  Pendidikan  Diniyah  dan

                                          Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                                          20  huruf  e  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          kebijakan  teknis,  pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan

                                          supervisi  di  bidang  pengelolaan  data  dan  sistem
                                          informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.



                                                                Pasal 22
                                     Bidang  Pendidikan  Agama  Islam  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,
                                     bimbingan       teknis,     pembinaan,       pengelolaan       sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang  pendidikan  agama  Islam  berdasarkan  kebijakan

                                     teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah

                                     Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 23

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
                                     Pasal      22,      Bidang       Pendidikan        Agama        Islam

                                     menyelenggarakan fungsi:
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19