Page 144 - ORTAKER UINSA

- 144 -

pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama provinsi.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dan perencanaan di bidang

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;

b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam;

c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan

agama Islam pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah,

pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah

takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan
Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta

pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang

pendidikan pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan Islam.

Pasal 269
Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas:
a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan
Menengah;

c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran;

d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem
Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Islam;

e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan