Page 141 - ORTAKER UINSA
P. 141
- 141 -
hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum,
serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang
asing.
(4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis
jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan
prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil
pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas,
bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga
keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.
(5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf e
bertugas melakukan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan
pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi
pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan
publikasi.
Pasal 263
Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 258 huruf b bertugas melaksanakan
penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis,
pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan
sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta
pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan
kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 264
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan
fungsi:
