Page 137 - ORTAKER UINSA
P. 137

- 137 -



                                          pengembangan  budaya  keagamaan,  dan  bina  pesta

                                          paduan suara gerejawi atau lembaga.

                                     (3)  Seksi  Pendidikan  Agama  Kristen  pada  Pendidikan
                                          Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Dasar  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  253  huruf  c  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,
                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum,  pendidik,  sarana  ibadah,  dan  kerja  sama

                                          pendidikan agama Kristen.
                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Agama  Kristen  pada  Pendidikan

                                          Menengah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  253

                                          huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          kebijakan  teknis,    pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan

                                          supervisi  di  bidang  kurikulum,  pendidik,  sarana

                                          ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen.
                                     (5)  Seksi  Pendidikan  Keagamaan  Kristen  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  253  huruf  e  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,
                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum,  pendidik,  sarana  prasarana,  kesiswaan,
                                          kelembagaan, dan kerja sama.



                                                                Pasal 255
                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  230  huruf  g  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 256
                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  230  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142