Page 138 - ORTAKER UINSA

- 138 -

pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem

informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di

bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.

Pasal 257

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 230 huruf i bertugas melaksanakan

penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem
informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di

bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.

Bagian Kesembilan

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasal 258
Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Islam;

d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
f. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;

g. Pembimbing Masyarakat Kristen;

h. Pembimbing Masyarakat Katolik;
i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.