Page 194 - ORTAKER UINSA
P. 194

- 194 -



                                                                Pasal 369

                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  342  huruf  i  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data

                                     dan  sistem  informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta
                                     pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan

                                     pendidikan  keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan

                                     teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah
                                     Kementerian Agama provinsi.



                                                             Bagian Ketigabelas
                                                   Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                                      Provinsi Nusa Tenggara Timur


                                                                Pasal 370

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama

                                     Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas:
                                     a.   Bagian Tata Usaha;

                                     b.   Bidang Pendidikan Islam;
                                     c.   Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     d.   Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

                                     e.   Bidang Urusan Agama Katolik;
                                     f.   Bidang Pendidikan Katolik;

                                     g.   Pembimbing Zakat dan Wakaf;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Hindu;
                                     i.   Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

                                     j.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 371

                                     Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
                                     370     huruf     a    bertugas      melaksanakan         koordinasi

                                     penyusunan        kebijakan      teknis,     pelaksanaan       tugas,

                                     pelayanan,  pemberian  dukungan,  dan  bina  administrasi
                                     pada     kantor     wilayah     Kementerian       Agama      provinsi

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199