Page 199 - ORTAKER UINSA
P. 199

- 199 -



                                          pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah  dan  sekolah

                                          luar  biasa,  serta  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan

                                          teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas,
                                          sarana  ibadah,  dan  kerja  sama  pendidikan  agama

                                          Islam  pada  sekolah  menengah  atas  dan  sekolah

                                          menengah kejuruan.
                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  377  huruf  d

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan
                                          teknis  di  bidang  pendidikan  diniyah  dan  pondok

                                          pesantren  serta  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan

                                          teknis,  dan  supervisi  kurikulum,  pendidik,  sarana
                                          prasarana,  kesantrian,  kelembagaan,  dan  kerja  sama

                                          pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

                                     (5)  Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  377  huruf  e  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,

                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang
                                          pengelolaan  data  dan  sistem  informasi  pendidikan

                                          Islam.


                                                                Pasal 379

                                     Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 370 huruf c bertugas melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan  di  bidang  penyelenggaraan  haji,  umrah,  dan
                                     bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis

                                     yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian

                                     Agama provinsi.


                                                                Pasal 380

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
                                     Pasal  379,  Bidang  Haji  dan  Bimbingan  Masyarakat  Islam

                                     menyelenggarakan fungsi:
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204