Page 201 - ORTAKER UINSA
P. 201

- 201 -



                                          koordinasi  penempatan  akomodasi  haji  regular,

                                          pengelolaan  dan  administrasi  keuangan  operasional,

                                          koordinasi pelayanan di asrama haji, serta pengelolaan
                                          data, dan sistem informasi haji dan umrah.

                                     (2)  Seksi  Bina  Penyelenggara  Umrah  dan  Haji  Khusus

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  381  huruf  b
                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di

                                          bidang  pemantauan,  evaluasi,  dan  rekomendasi
                                          perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara

                                          ibadah umrah dan haji khusus.

                                     (3)  Seksi  Urusan  Agama  Islam  dan  Bina  Syariah
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  381  huruf  c

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di
                                          bidang  kepenghuluan,  bina  lembaga  dan  sarana

                                          prasarana  kantor  urusan  agama,  bina  keluarga

                                          sakinah,  hisab  rukyat,  kemasjidan,  bina  syariah,
                                          paham keagamaan, dan kepustakaan Islam.

                                     (4)  Seksi     Penerangan        Agama       Islam     sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  381  huruf  d  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,

                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang
                                          kepenyuluhan,  kemitraan  umat  Islam,  publikasi

                                          dakwah,  dan  hari  besar  Islam,  budaya  Islam,

                                          musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, serta pengelolaan
                                          data  dan  sistem  informasi  bimbingan  masyarakat

                                          Islam.


                                                                Pasal 383

                                     Bidang  Bimbingan  Masyarakat  Kristen  sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 370 huruf d bertugas melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan
                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan di bidang bimbingan agama Kristen berdasarkan
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206