Page 197 - ORTAKER UINSA
P. 197

- 197 -



                                          pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dan  zona  integritas,

                                          bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga

                                          keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.
                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  373  huruf  e

                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,
                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi

                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan
                                          publikasi.



                                                                Pasal 375
                                     Bidang  Pendidikan  Islam  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                     Pasal  370  huruf  b  bertugas  melaksanakan  penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,
                                     bimbingan       teknis,     pembinaan,       pengelolaan       sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang  pendidikan  Islam  berdasarkan  kebijakan  teknis
                                     yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian

                                     Agama provinsi.


                                                                Pasal 376

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
                                     Pasal  375,  Bidang  Pendidikan  Islam  menyelenggarakan

                                     fungsi:

                                     a.   penyiapan  bahan  perencanaan,  penyusunan,  dan
                                          pelaksanaan  kebijakan  teknis  di  bidang  pendidikan

                                          Islam;
                                     b.   pelayanan       dan      pemenuhan         standar      nasional

                                          pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta

                                          standar      pelayanan       pendidikan        agama      Islam,
                                          pendidikan diniyah, dan pondok pesantren;

                                     c.   bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum,

                                          sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan
                                          tenaga kependidikan pada raudlatul athfal, madrasah,

                                          pendidikan  agama  Islam,  pendidikan  diniyah  dan
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202