Page 202 - ORTAKER UINSA

- 202 -

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 383, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

Kristen;

b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional
bimbingan masyarakat Kristen;

c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan

dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen,
penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan

agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar,

dan menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen;
dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan
masyarakat Kristen.

Pasal 385
Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen,

terdiri atas:

a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan
Masyarakat Kristen;

b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan;
c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan
Menengah;

e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.