Page 207 - ORTAKER UINSA
P. 207

- 207 -



                                          kebijakan  teknis,  pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan

                                          supervisi  di  bidang  kurikulum,  pendidik,  pengawas,

                                          sarana  ibadah,  dan  kerja  sama  pendidikan  agama
                                          Katolik.

                                     (3)  Seksi  Pendidikan  Keagamaan  Katolik  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  393  huruf  c  bertugas
                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,

                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum,  pendidik,  sarana  prasarana,  kesiswaan
                                          kelembagaan  dan  kerja  sama  pendidikan  keagamaan

                                          Katolik.

                                     (4)  Seksi      Sistem       Informasi      Pendidikan        Katolik
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  393  huruf  d

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di
                                          bidang  pengelolaan  data  dan  sistem  informasi

                                          pendidikan Katolik.


                                                                Pasal 395

                                     Pembimbing  Zakat  dan  Wakaf  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  370  huruf  g  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,       bimbingan       teknis,     pembinaan         teknis,
                                     pengelolaan  sistem  informasi,  dan  penyusunan  rencana,

                                     serta  pelaporan  di  bidang  bina  lembaga,  edukasi,

                                     pemantauan,  dan  evaluasi  lembaga  pengelola  zakat  dan
                                     harta  benda  wakaf  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 396
                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  370  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan

                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212