Page 210 - ORTAKER UINSA

- 210 -

pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian

Agama provinsi.

Pasal 401

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;

c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama;

e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 402

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi

penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,
rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan

pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan
sistem informasi.

(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf b
bertugas melakukan urusan keuangan dan

perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan

sistem informasi manajemen dan akuntansi barang
milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang

milik negara.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 401 huruf c bertugas

melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan
penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi

kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan

pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen
hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum,

serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang

asing.