Page 205 - ORTAKER UINSA
P. 205

- 205 -



                                                                Pasal 390

                                     (1)  Seksi  Kelembagaan  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  389  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis,

                                          dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga

                                          agama Katolik.
                                     (2)  Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                                          389  huruf  b  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          kebijakan  teknis,  pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan
                                          supervisi      di     bidang      pengembangan          program

                                          penyuluhan dan bina penyuluh agama Katolik.

                                     (3)  Seksi  Pemberdayaan  Umat  sebagaimana  dimaksud
                                          dalam  Pasal  389  huruf  c  bertugas  melakukan

                                          penyiapan       bahan      kebijakan     teknis,     pelayanan,

                                          bimbingan        teknis,     dan     supervisi     di     bidang
                                          pengembangan  program,  bina,  dan  pemberdayaan

                                          umat Katolik.

                                     (4)  Seksi  Sistem  Informasi  Urusan  Agama  Katolik
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  389  huruf  d

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan
                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di

                                          bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan

                                          agama Katolik.


                                                                Pasal 391

                                     Bidang  Pendidikan  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                     Pasal  370  huruf  f  bertugas  melaksanakan  penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,
                                     bimbingan       teknis,     pembinaan,       pengelolaan       sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang  pendidikan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis
                                     yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian

                                     Agama provinsi.
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210