Page 208 - ORTAKER UINSA

- 208 -

pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama provinsi.

Pasal 397

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 370 huruf i bertugas melaksanakan
penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan
sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta

pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama provinsi.

Bagian Keempatbelas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat

Pasal 398
Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Islam;
d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;

f. Pembimbing Masyarakat Kristen;
g. Pembimbing Masyarakat Katolik;

h. Pembimbing Masyarakat Hindu;

i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 399
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

398 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi