Page 220 - ORTAKER UINSA
P. 220

- 220 -



                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          bina  lembaga,  edukasi,  pemantauan,  dan  evaluasi

                                          lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.


                                                                Pasal 419

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  398  huruf  f  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 420

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  398  huruf  g  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 421

                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  398  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Hindu  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225