Page 223 - ORTAKER UINSA
P. 223

- 223 -



                                                                Pasal 426

                                     Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
                                     b.   Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;

                                     c.   Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

                                     d.   Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
                                          Umat Beragama;

                                     e.   Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

                                     f.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 427

                                     (1)  Subbagian        Perencanaan,       Data,     dan     Informasi
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  426  huruf  a

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi

                                          penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,
                                          rencana  dan  perjanjian  kinerja,  evaluasi,  dan

                                          pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan

                                          sistem informasi.
                                     (2)  Subbagian  Keuangan  dan  Barang  Milik  Negara

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  426  huruf  b
                                          bertugas       melakukan        urusan       keuangan        dan

                                          perbendaharaan,  verifikasi  akuntansi  instansi,  dan

                                          sistem  informasi  manajemen  dan  akuntansi  barang
                                          milik  negara,  serta  pelaporan  keuangan  dan  barang

                                          milik negara.

                                     (3)  Subbagian  Kepegawaian  dan  Hukum  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  426  huruf  c  bertugas

                                          melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan  dan
                                          penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi

                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen  dan  pengembangan

                                          pegawai,  penyusunan  keputusan  dan  instrumen
                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,

                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.
                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan

                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          426  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228