Page 23 - ORTAKER UINSA
P. 23

- 23 -



                                          pemantauan,  dan  evaluasi  lembaga  pengelola  zakat

                                          dan wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.


                                                                Pasal 38

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam Pasal 9 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan
                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,

                                     bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan

                                     penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di  bidang  urusan
                                     agama,  pendidikan  agama,  dan  pendidikan  keagamaan

                                     Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

                                     Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 39

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam Pasal 9 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,

                                     bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan
                                     penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di  bidang  urusan

                                     agama,  pendidikan  agama,  dan  pendidikan  keagamaan
                                     Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

                                     Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 40

                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam Pasal 9 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan
                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,

                                     bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan
                                     penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di  bidang  urusan

                                     agama,  pendidikan  agama,  dan  pendidikan  keagamaan

                                     Hindu  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang  ditetapkan  oleh
                                     Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 41
                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam Pasal 9 huruf k bertugas melaksanakan penyusunan

                                     bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,  pelayanan,
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28