Page 24 - ORTAKER UINSA

- 24 -

bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan

penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Bagian Kedua

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Pasal 42

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
d. Bidang Pendidikan Agama Islam;

e. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

f. Bidang Urusan Agama Islam;
g. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan

Zakat dan Wakaf;
h. Pembimbing Masyarakat Kristen;

i. Pembimbing Masyarakat Katolik;

j. Pembimbing Masyarakat Hindu;
k. Pembimbing Masyarakat Buddha;

l. Pembimbing Masyarakat Khonghucu; dan

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan

kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian
dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah

Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama provinsi.