Page 258 - ORTAKER UINSA
P. 258

- 258 -



                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum,  pendidik,  sarana  prasarana,  kesiswaan,

                                          kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan
                                          Kristen.



                                                                Pasal 493
                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  472  huruf  f  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 494

                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  472  huruf  g  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Hindu  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 495
                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  472  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263