Page 259 - ORTAKER UINSA
P. 259

- 259 -



                                                          Bagian Kedelapanbelas

                                      Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat


                                                                Pasal 496

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama

                                     Provinsi Papua Barat, terdiri atas:
                                     a.   Bagian Tata Usaha;

                                     b.   Bidang Pendidikan Islam;

                                     c.   Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     d.   Bidang Urusan Agama Kristen;

                                     e.   Bidang Pendidikan Kristen;

                                     f.   Pembimbing Masyarakat Katolik;
                                     g.   Pembimbing Masyarakat Hindu;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

                                     i.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 497

                                     Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
                                     496     huruf     a    bertugas      melaksanakan         koordinasi

                                     penyusunan        kebijakan      teknis,     pelaksanaan       tugas,
                                     pelayanan,  pemberian  dukungan,  dan  bina  administrasi

                                     pada     kantor     wilayah     Kementerian       Agama      provinsi

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.



                                                                Pasal 498
                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

                                     Pasal 497, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
                                     a.   koordinasi  penyusunan  rencana,  program,  perjanjian

                                          kinerja,  kegiatan  dan  anggaran,  evaluasi,  serta

                                          laporan;
                                     b.   pelaksanaan  urusan  keuangan  dan  perbendaharaan,

                                          verifikasi  akuntansi  instansi,  dan  sistem  informasi

                                          manajemen  dan  akuntansi  barang  milik  negara,  serta
                                          pelaporan keuangan dan barang milik negara;

                                     c.   penyusunan  rencana  kebutuhan  dan  penataan

                                          pegawai,       pengelolaan       data     dan      administrasi
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264