Page 261 - ORTAKER UINSA
P. 261

- 261 -



                                          pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan

                                          sistem informasi.

                                     (2)  Subbagian  Keuangan  dan  Barang  Milik  Negara
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  499  huruf  b

                                          bertugas       melakukan        urusan       keuangan        dan

                                          perbendaharaan,  verifikasi  akuntansi  instansi,  dan
                                          sistem  informasi  manajemen  dan  akuntansi  barang

                                          milik  negara,  serta  pelaporan  keuangan  dan  barang

                                          milik negara.
                                     (3)  Subbagian  Kepegawaian  dan  Hukum  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  499  huruf  c  bertugas

                                          melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan  dan
                                          penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi

                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen  dan  pengembangan

                                          pegawai,  penyusunan  keputusan  dan  instrumen
                                          hukum  lainnya,  advokasi  dan  penyuluhan  hukum,

                                          serta  kerja  sama  dan  koordinasi  pengawasan  orang

                                          asing.
                                     (4)  Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan

                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
                                          499  huruf  d  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          koordinasi  penyusunan  analisis  organisasi,  analisis

                                          jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur
                                          kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan,

                                          evaluasi  pelayanan  publik,  fasilitasi  pelaksanaan

                                          reformasi birokrasi  dan zona integritas, bina lembaga
                                          kerukunan  umat  beragama  dan  lembaga  keagamaan,

                                          serta harmonisasi umat beragama.
                                     (5)  Subbagian       Umum        dan     Hubungan        Masyarakat

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  499  huruf  e

                                          bertugas        melakukan         urusan       ketatausahaan,
                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  dan  fasilitasi

                                          pelayanan  terpadu,  serta  hubungan  masyarakat  dan
                                          publikasi.
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266