Page 497 - ORTAKER UINSA
P. 497

- 497 -



                                     administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina

                                     syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah,

                                     penerangan  agama  Islam,  dan  pemberdayaan  zakat  dan
                                     wakaf.



                                                                Pasal 897
                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Pegunungan Arfak, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Urusan dan Pendidikan Kristen; dan

                                     c.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 898

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  897  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang
                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,
                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.

                                     (2)  Seksi  Urusan  dan  Pendidikan  Kristen  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  897  huruf  b  bertugas

                                          melakukan  pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan

                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan
                                          pelaporan  di  bidang  kelembagaan,  penyuluhan,  dan

                                          budaya  keagamaan,  serta  pendidikan  agama  dan
                                          pendidikan keagamaan Kristen.



                                                                    BAB IV
                                                                ESELONISASI



                                                                Pasal 899
                                     (1)  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  provinsi

                                          merupakan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  atau

                                          jabatan struktural eselon IIa.
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502