Page 500 - ORTAKER UINSA
P. 500

- 500 -



                                                pelaksanaan tugas bawahan;

                                          i.    menyusun  analisis  jabatan,  peta  jabatan,  uraian

                                                tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
                                                jabatan pada instansi vertikal;

                                          j.    menyusun  peta  proses  bisnis,  standar  prosedur

                                                kerja, dan standar layanan yang menggambarkan
                                                tata  hubungan  kerja  yang  efektif  dan  efisien

                                                antarunit organisasi pada instansi vertikal dalam

                                                rangka       meningkatkan         pelayanan        kepada
                                                masyatakat; dan

                                          k.    menyusun        dan     mengembangkan          kebijakan,

                                                program,  dan  kegiatan  berdasarkan  rencana
                                                strategis     yang      telah     ditetapkan       dengan

                                                menerapkan  asas  pemerintahan  yang  efektif,

                                                efisien, bersih, dan akuntabel.
                                     (2)  Setiap  pimpinan  satuan  organisasi  yang  menerima

                                          laporan  dari  pimpinan  satuan  organisasi  di  bawahnya

                                          wajib  mengolah  dan  mempergunakan  sesuai  dengan
                                          kebutuhan dan kewenangannya.

                                     (3)  Dokumen  penyusunan  sebagaimana  dimaksud  pada
                                          ayat  (1)  huruf  i  dan  huruf  j  sebagai  acuan  penataan

                                          organisasi,  ketatalaksanaan,  dan  manajemen  sumber

                                          daya  aparatur  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor
                                          Wilayah       Kementerian       Agama       provinsi     setelah

                                          dikoordinasikan  dengan  Biro  Organisasi  dan  Tata

                                          Laksana.


                                                                   BAB VII
                                                          KETENTUAN LAIN-LAIN



                                                                   Pasal 903
                                     Pelaksanaan  tugas  pelayanan  agama  yang  tidak  berada

                                     dalam  struktur  jabatan  pada  kantor  wilayah  Kementerian

                                     Agama      provinsi     dan     kantor      Kementerian        Agama
                                     kabupaten/kota,  dilakukan  oleh  Bagian  Tata  Usaha

                                     melalui  Subbagian  Organisasi,             Tata  Laksana,  dan

                                     Kerukunan       Umat      Beragama       pada     kantor      wilayah
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505