Page 73 - ORTAKER UINSA
P. 73
- 73 -
evaluasi lembaga wakaf, serta pengelolaan harta benda
wakaf.
Pasal 133
Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 huruf g bertugas melaksanakan
penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan
sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta
pelaporan di bidang masyarakat Hindu berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 133, Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
Hindu;
b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan
agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu;
c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan
dan bina lembaga, pengembangan program
kepenyuluhan dan bina penyuluh agama,
pengembangan program pemberdayaan dan bina
umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi
bimbingan masyarakat Hindu; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
Hindu.
Pasal 135
Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu,
terdiri atas:
