Page 75 - ORTAKER UINSA
P. 75

- 75 -



                                     teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah

                                     Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 138

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  108  huruf  i  bertugas  melaksanakan
                                     pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem

                                     informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan

                                     pendidikan  keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan
                                     teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah

                                     Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 139

                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  108  huruf  j  bertugas  melaksanakan
                                     pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem

                                     informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan
                                     pendidikan  keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan

                                     teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah

                                     Kementerian Agama provinsi.


                                                                Bagian Kelima

                                                   Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                                        Provinsi Kalimantan Tengah



                                                                Pasal 140
                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama

                                     Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

                                     a.   Bagian Tata Usaha;
                                     b.   Bidang Pendidikan Madrasah;

                                     c.   Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

                                          Islam;
                                     d.   Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     e.   Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     f.   Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
                                     g.   Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Katolik;
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80