Page 77 - ORTAKER UINSA
P. 77

- 77 -



                                     g.   pengelolaan  data,  pengembangan  sistem  informasi,

                                          hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

                                     h.   pelaksanaan                urusan              ketatausahaan,
                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  serta  fasilitasi

                                          pelayanan  terpadu  pada  kantor  wilayah  Kementerian
                                          Agama provinsi.



                                                                Pasal 143
                                     Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

                                     b.   Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
                                     c.   Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

                                     d.   Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan

                                          Umat Beragama;
                                     e.   Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

                                     f.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 144

                                     (1)  Subbagian        Perencanaan,       Data,     dan     Informasi
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143  huruf  a

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi

                                          penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,
                                          rencana  dan  perjanjian  kinerja,  evaluasi,  dan

                                          pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan

                                          sistem informasi.
                                     (2)  Subbagian  Keuangan  dan  Barang  Milik  Negara

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143  huruf  b
                                          bertugas       melakukan        urusan       keuangan        dan

                                          perbendaharaan,  verifikasi  akuntansi  instansi,  dan

                                          sistem  informasi  manajemen  dan  akuntansi  barang
                                          milik  negara,  serta  pelaporan  keuangan  dan  barang

                                          milik negara.

                                     (3)  Subbagian  Kepegawaian  dan  Hukum  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  143  huruf  c  bertugas

                                          melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan  dan

                                          penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82