Page 91 - ORTAKER UINSA
P. 91

- 91 -



                                          agama  Hindu,  serta  pengelolaan  data  dan  sistem

                                          informasi bimbingan masyarakat Hindu.

                                     (2)  Seksi      Penyuluhan        dan      Pemberdayaan         Umat
                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  163  huruf  b

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan

                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di
                                          bidang  pengembangan  program  kepenyuluhan  dan

                                          bina  penyuluh  agama,  pengembangan  program

                                          pemberdayaan dan bina umat Hindu.
                                     (3)  Seksi     Pendidikan       Agama       Hindu      sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  163  huruf  c  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,
                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          kurikulum, pendidik, sarana pembelajaran, dan kerja

                                          sama pendidikan agama Hindu.
                                     (4)  Seksi  Pendidikan  Keagamaan  Hindu  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  163  huruf  d  bertugas

                                          melakukan  penyiapan  kebijakan  teknis,  pelayanan,
                                          bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum,

                                          pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,
                                          kesiswaan,  kelembagaan,  dan  kerja  sama  pendidikan

                                          keagamaan Hindu.


                                                                Pasal 169

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  140  huruf  h  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem
                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 170

                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  169  huruf  i  bertugas  melaksanakan
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96