Page 92 - ORTAKER UINSA

- 92 -

penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem

informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di
bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
provinsi.

Bagian Keenam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI

Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan
Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara

Pasal 171
Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara,

terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pendidikan Madrasah;

c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Islam;

d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

e. Bidang Urusan Agama Islam;
f. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan

Zakat dan Wakaf;
g. Pembimbing Masyarakat Kristen;

h. Pembimbing Masyarakat Katolik;

i. Pembimbing Masyarakat Hindu;
j. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

171 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi