Page 2 - KLIPINGBELMAWA30032019(PAGI)

Judul
Bertentangan dengan UU Advokat, Permenristekdikti Dipersoalkan
Media
Medcom
Terbit
29 Maret 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4KZn5Y6K- bertentangan-dengan-uu-advokat-permenristekdikti-dipersoalkan
PR VALUE
Rp.30,000,000
Jurnalis
Daviq
Bertentangan dengan UU Advokat, Permenristekdikti Dipersoalkan
Pendidikan Pendidikan Tinggi
Daviq Umar Al Faruq • 29 Maret 2019 20:20
Malang:Salah satu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) kembali dipersoalkan. Kali ini Permenristekdiktinomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, mendapat kritik dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Rumah Bersama Advokat (RBA).
Pasalnya, peraturan yang terbit pada 22 Januari 2019 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016 terkait uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
Ketua Umum DPN PERADI RBA, Luhut MP Pangaribuan mengaku terkejut dengan keluarnya peraturan menteri tersebut. Sebab, sejumlah organisasi profesi advokat tidak diajak bicara terlebih dahulu terkait keluarnya peraturan itu.
"Kami terkejut Permenristekdikti ini keluar tiba-tiba. Ujug-ujug peraturan itu nongol," katanya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI RBA di Kota Batu, Jawa Timur, Jumat 29 Februari 2019.
Sebagai informasi, pemerintah mengubah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai program pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi lewat Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tersebut. Berdasarkan peraturan itu, Pendidikan Advokat dinyatakan sebagai program profesi yang harus ditempuh antara satu hingga tiga tahun akademik untuk berhak mendapatkan gelar advokat.
Beban studi ditetapkan minimal sebanyak 24 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan