Page 12 - KLIPINGBELMAWA14032019 (sore)

Muhadjir berkata merumuskan peraturan ini melibatkan banyak pihak, di antaranya dari kampus lain seperti Universitas Indonesia dan Universitas Sebelas Maret hingga Rifka Annisa dan Komnas Perempuan. Draf aturan ini dibuat mengacu pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Peraturan ini ingin mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang melibatkan sivitas akademika, dosen, pegawai, tenaga pendidik, baik di kalangan masing-masing atau antar-anggota. Baik di dalam kampus atau di luar kampus, contohnya seperti kasus Agni yang terjadi di luar kampus tapi masih dalam kegiatan kampus (KKN).
Muhadjir diberi target untuk memfinalkan aturan ini pada akhir Maret 2019 untuk diserahkan ke Rektorat UGM. Setelah itu tergantung bagaimana rektor menjalankannya.
“Sebenarnya ini terlambat karena gender mainstreaming itu tahun 2000, zaman pemerintahan Gus Dur, sudah diadopsi di lembaga dan kementerian. Secara formal-legal sudah dalam kebijakan-kebijakan di pendidikan, tapi implementasi di lapangan masih lemah, karena belum semua institusi mengadopsi, UGM termasuk yang belum,” kata Muhadjir.
Peraturan mengatasi kekerasan seksual di kampus nantinya berlaku surut, cerita Muhadjir dalam salah satu usulan dengan tim perumus. Thus, kasus- kasus yang terjadi sebelum aturan ini dibuat—seperti kasus EH dan Agni— tetap bisa diselesaikan dengan aturan baru. Kasus lama tidak bisa dilanjutkan jika sudah dianggap selesai.
Sanksi yang diberikan, menurut Muhadjir, berupa peringatan, skorsing, penonaktifan, sampai pemecatan. Jika kasus dibawa hingga ke jalur hukum, akan ada tim dari UGM yang mendampingi penyintas.
Jika aturan ini sudah disahkan, Muhadjir menilai kasus EH bisa diselesaikan dengan aturan baru, jika korban atau pihak tertentu ada yang tidak puas dan menggugat kembali. Sebab, menurut Muhadjir, kasus EH sudah selesai secara internal.
“Yang bersangkutan dapat sanksi diskors tidak boleh mengajar, sudah ada penyelesaian oleh fakultas. Apakah sudah ada kepuasan atau belum dari korban kalau dia menuntut, mungkin bisa kami respons,” ujarnya.
UGM Mengusulkan EH ‘Diberhentikan dengan Hormat’
Dalam kasus EH, Kepala Bagian Humas dan Protokoler UGM Iva Ariani berkata pihak universitas tengah menyusun persyaratan untuk memberhentikan EH.
“Jadi saat ini pihak universitas menyelesaikan kasus EH dengan mengacu pada PP 53 tahun 2010 dengan sanksi maksimal pemberhentian dengan