Page 13 - KLIPINGBELMAWA14032019 (sore)

hormat bukan atas permintaan sendiri,” ujar Iva kepada Tirto, Rabu, 13 Maret kemarin.
Aturan yang disebut Iva merujuk Disiplin PNS. Usulan UGM memberhentikan EH secara terhormat terdapat dalam Bab III mengenai hukuman disiplin pasal 7 (4). Di situ ada opsi jenis hukuman disiplin berat. UGM akan memilih opsi (d) pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS.
UGM tidak memilih opsi (e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS—artinya, UGM memang berencana tidak memakai pilihan ini; sesuatu yang bisa jadi preseden bahwa pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dipecat secara terhormat.
Iva juga berkata kepada Tirto bahwa sanksi maksimal akan diberikan kepada EH karena kesalahan EH termasuk pelanggaran berat. UGM akan meneruskan perkara EH ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), ujar Iva.
Ismunandar, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Ristekdikti, yang menangani persoalan kampus di Indonesia, berkata bahwa sistem perguruan tinggi di sini menganut otonomi. Sehingga permasalahan-permasalahan terkait kemahasiswaan dan disiplin berada di wilayah otoritas kampus masing-masing.
Ismunandar mengakui Dikti belum memiliki regulasi khusus untuk menangani kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Menurutnya, kasus demikian bisa diselesaikan di ranah perguruan tinggi saja.
“Dalam institusi pendidikan ya kita harapkan perguruan tinggi menyelesaikannya. Tapi, kalau dalam hal tertentu di mana ada, dipandang kita perlu—harus (ikut), kita bisa saja gitu,” kata Ismunandar kepada VICE Indonesia untuk Kolaborasi #NamaBaikKampus.