Page 5 - KLIPINGBPPT08052019(SORE)

Sejak kapan e-voting ini diterapkan?
Pemilihan kepala desa itu dilaksanakan sejak 2013. Sebetulnya target penerapan teknologi e-voting itu tidak untuk di pemilihan kepala desa tapi untuk pemilu nasional. Oleh karenanya pemilu di Indonesia itu amanat Undang-undang maka pertama kali yang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait istilah coblos, ini tidak lagi coblos tetapi sentuh panel komputer. Ketika putusan MK sudah keluar barulah mulai dikembangkan serius dan sejak bersamaan dengan tingkat nasional kita melaksanakan simulasi-simulasi pilkada. Kemudian saat pertemuan dialog nasional menuju pemilu elektronik, KPU menyelenggarakan itu tiap tahun, kemudian salah satu Bupati, yakni Boyolali mengusulkan kalau memang di tingkat pemilu nasional atau pilkada belum bisa diterapkan kenapa tidak diterapkan di pilkades saja karena kami sangat butuh. Pemilihan kepala desa juga amanat undang-undang tetapi pelaksananya adalah kabupaten bukan KPU. Disitu awalnya.
Kesiapan yang kedua adalah kesiapan penyelenggara. Penyelenggara Pemilu Nasional adalah KPU yang menyelenggarakan pilkada, pileg, pilpres, pilgub, pemilihan bupati/walikota, ada empat pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Sementara KPU juga tunduk pada Undang-undang, ketika pemilu elektronik itu belum ada di Undang-undang dia juga tidak bisa melaksanakan. Maka putusan MK itu tidak serta merta berlaku dapat diseleggarakan oleh KPU, harus masuk dulu dalam Undang-undang. Nah untuk pilkada itu sudah masuk tapi masih diperlukan peraturan KPU. Itulah yang dibuat KPU sampai saat ini.
Dari KPU sendiri merasa sistem e-voting belum siap untuk skala nasional, rawan kendala dari segi infrastruktur dan biaya. Sementara dengan manual lebih bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan. Tanggapan Anda?
Itu pernyataan klasik ya bahkan semua orang menyatakan demikian. Padahal e- voting yang dirancang oleh BPPT ketika proses pemungutan suara dari sejak TPS buka jam tujuh sampai TPS tutup itu perangkat tidak terhubung ke jaringan apapun. Karena kami paham pemungutan suara itu adalah rahasia dan tidak boleh diganggu oleh siapapun jadi itu steril. Tidak seperti 26 negara yang menggunakan e-voting itu semuanya online, jadi kita belajar dari mereka tentang e-voting itu konotasinya sudah hacker.
Jadi saat pengumutan suara, perangkat e-voting tersebut offline?
Prinsipnya rahasia sedangkan standar teknis keamanan sistem informasi sesuai ISO 27000:1 itu tidak memenuhi ketika proses pemungutan yang rahasia itu. Jadi karena