Page 13 - KLIPINGBPPT04072019SORE

Untuk itu, akan dibuat kebijakan, setiap masyarakat meminta perizinan membuka bengkel, wajib menyediakan alat uji emisi. Selain itu, alat uji emisi bisa ditempatkan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
”Nah, nanti kita sedang mengkaji apakah memungkinkan, kita akan meminta mereka untuk menyediakan station-station seperti itu. Nanti diintegrasikan dengan sistem aplikasi kami, e-uji emisi. Itu kan aplikasi Dinas LH untuk mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kendaraan yang ingin menguji emisi dengan lokasi pelaksana uji emisi. Searching di situ mana bengkel terdekat uji emisi,” jelasnya.
Dari hasil uji emisi nanti akan masuk ke dalam pusat data, untuk dilakukan analisa. Keuntungannya, nanti akan dirasakan juga masyarakat terhadap nilai jual kendaraan. Sehingga bisa dilacak kendaraan itu masih layak jalan atau tidak. ”Kan nanti semua bisa cek juga nih mobil sudah uji emisi apa belum. Kapan uji emisinya sudah bisa dilihat di sistem. Jadi intinya sekarang upaya kita sedang menyiapkan infrastrukturnya. Supaya nanti diwajibkan untuk seluruh kendaraan jumlahnya 3.5 juta, masyarakat dimudahkan,” beber Andono.
Jika sudah diterapkan kebijakan tersebut, kendaraan yang belum melakukan uji emisi bisa mendapat penalti. Caranya adalah dengan menyebarkan data kepada setiap penyedia parkir kendaraan. Apabila diketahui mobil belum melakukan uji emisi, maka bisa saja larangan parkir diberlakukan atau harus pindah ke tempat lain.
Tapi, semua solusi itu tidak harus ditakuti. Sebab, ini mengacu pada persoalan udara kotor. ”Ya kotor kan terus siapa yang ngotorin? Kita semua. Emang saya? Kan enggak. Nah sekarang gimana cara mengatasinnya ya mulai dari kita semua bisa melakukan. Salah satunya itu,” tegas Andono.
Menanggapi hal itu anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, pemprov tetap wajib menyediakan moda transportasi yang terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat secara bertahap akan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. ”Ini (Moda transportasi terintegrasi) masih jadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemprov DKI, karena belum terintegrasi,” katanya.
Selain transportasi, masih ujar Gembong Pemprov DKI harus memenuhi ketersediaan RTH. Pasalnya, saat ini di DKI baru memiliki 10 persen RTH. Untuk itu, menurut Gembong secara tegas Pemprov DKI harus segera mengembalikan lahan RTH. ”Ya kembalikan semua RTH yang sudah beralih fungsi. Dan harus ada target setiap tahunnya, agar jumlah RTH di Jakarta segera terpenuhi,” tegasnya. (ibl/nas)