Page 11 - KLIPINGBELMAWA28072019SORE

Karena itu, menurut dia, pihak Kemenristekdikti harus bisa memperjelas organisasi mana saja yang tidak boleh dihubungi oleh para dosen, mahasiswa dan karyawan berikut dengan alasan-alasannya.
Selain itu, lanjut dia, Kemenristekdikti juga harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme dan intoleransi tersebut secara terang dan terukur. Menurut dia, masalah ini harus bisa didudukkan dengan baik karena hal ini akan bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan bangsa.
"Bila hal ini salah dalam menerapkannya akan bisa memasung kreatifitas dan kritisisme dari para dosen dan mahasiswa," ucap Sekjen MUI ini.
Anwar meminta kepada Kemenrestikti agar tidak membuat kebijakan yang bisa merenggut kebebasan akademik dari para dosen dan mahasiswa. Menurut dia, Menristekdikti perlu menjelaskan peraturan itu dengan sejelas-jelasnya. "Jelaskanlah peraturan ini dengan sejelas-jelasnya dan terukur sehingga kita bisa menindak para dosen dan mahasiswa yang telah menyalahinya," kata Anwar.
Menristekdikti, Mohamad Nasir sebelumnya mengatakan Kemenristekdikti tidak akan memantau media sosial dosen dan mahasiswa itu satu per satu setiap hari. Namun, ia ingin melakukan pendataan sehingga apabila nantinya terjadi masalah bisa dilacak melalui media sosial atau nomor teleponnya.
Ia menjelaskan, apabila di kampus tidak terjadi masalah apapun terkait radikalisme atau intoleransi maka tidak akan dilakukan pelacakan. Sebaliknya, apabila terjadi masalah terkait radikalisme atau intoleransi di kampus maka data medsos dan nomor telepon tadi akan dilakukan pelacakan.
"Itu baru kita lacak. Oh, ternyata mereka punya jaringan ke organisasi ini," kata Nasir, dalam konferensi pers penerimaan mahasiswa baru, di Kantor Kemenristekdikti, Jumat (26/7).