Page 108 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden
Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan
jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta
mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai
Mandataris untuk MPRS.

Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal
25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi
banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan
perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan
Rp500,00 dan Rp1.000,00 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya
peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50,00 dan Rp100,00. Kebijakan
ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank
yang nilainya di atas Rp25.000,00 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah
ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000,00 dan Rp500,00 yang masih
berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100,00
dan Rp50,00 sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI/TII Jawa Barat
dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan
rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi
ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda
dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati
sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap
bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah
membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi,
namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah
Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini
menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon)
sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi
Terpimpin.
Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri atas beberapa tahap;
Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional
demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan
ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis.

100 Kelas XII SMA/MA