Page 109 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi
nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos
produksi dan menghentikan subsidi.
Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik
yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak
melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama
yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah
yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh
PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya
menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September
1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.
Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara
setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara
yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut
adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis
dari pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas),
pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk
Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah
berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus
dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf
Muda Dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferedpayment khusus
untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan
pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas
kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan
itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan.
Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada
pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan
untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar,
dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan
kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000,00 (uang lama)
diganti dengan Rp1,00 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan
uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang
mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian
menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-
aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Sejarah Indonesia
101