Page 47 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 47
- Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah sppd dalam daerah kali 100
Konsultasi dalam daerah
- Penyediaan jasa Jumlah tenaga harian orang 6
pengamanan kantor lepas pengamanan kantor
- Penyusunan perencanaan Jumlah honorarium 5 THL buah 8
dan pelaporan administrasi perkantoran
dan 3 PNS lembur
terbayar
Program peningkatan Cakupan pemenuhan % 87
Sarana Dan Prasarana sarana dan prasarana
Aparatur sumber daya aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas/ unit 0
/ operasional operasional tersedia
- Pengadaan peralatan Jumlah peralatan gedung buah 29
gedung kantor kantor tersedia
- Pengadaan mebelair Jumlah pengadaan buah 12
mebeleur tersedia
- Pemeliharaan rutin / Jumlah gedung kantor unit 1
berkala gedung kantor terpelihara
- Pemeliharaan rutin / Jumlah kendaraan dinas/ unit 30
berkala kendaraan dinas / operasional terpelihara
operasioanal
- Pemeliharaan rutin / Jumlah peralatan gedung unit 21
berkala peralatan gedung kantor terpelihara
kantor
- Pemeliharaan rutin / Jumlah pemeliharaan unit 0
berkala mebelair tenda posko
- Fasilitasi Pindahan Kantor Jumlah pengadaan papan unit 0
informasi
Program Pengendalian Prosentase dokumen % 0
Pencemaran dan Perusakan perencanaan pembangunan
Lingkungan Hidup gedung
- Penyusunan Dokumen jumlah dokumen kajian dokumen 0
Kajian Pengelolaan dan UKL UPL
Pemantauan lingkungan
hidup
2.3 PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja,
diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Pada tahun
41 LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
