Page 25 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011
P. 25

- 25 -


                                   (3)  Tanggung  jawab  pengembang  atau  pembangun  dalam
                                         penanganan  dampak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
                                         (2)  huruf  d  dilakukan  dalam  lokasi  pusat  kegiatan,
                                         permukiman,  atau  infrastruktur  yang  dibangun  atau
                                         dikembangkan.

                                                      Bagian Ketiga

                                              Penilaian dan Tindak lanjut

                                                         Pasal 52

                                   Hasil  analisis  dampak  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud
                                   dalam Pasal 49 harus mendapat persetujuan dari:
                                   a.  menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  sarana  dan
                                       prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  untuk  jalan
                                       nasional;
                                   b.  gubernur, untuk jalan provinsi;
                                   c.  bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
                                   d.  walikota, untuk jalan kota.

                                                         Pasal 53

                                   (1)  Untuk  memperoleh  persetujuan  sebagaimana  dimaksud
                                         dalam  Pasal  52  pengembang  atau  pembangun  harus
                                         menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada
                                         menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  sarana  dan
                                         prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  gubernur,
                                         bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

                                   (2)  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  sarana  dan
                                         prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  gubernur,
                                         bupati,  atau  walikota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
                                         (1)  memberikan  persetujuan  dalam  jangka  waktu  paling
                                         lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya
                                         dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap
                                         dan memenuhi persyaratan.

                                                         Pasal 54

                                   (1)  Untuk  memberikan  persetujuan  sebagaimana  dimaksud
                                         dalam Pasal 53 ayat (2), menteri yang bertanggung jawab
                                         di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
                                         jalan,  gubernur,  bupati,  atau  walikota  sesuai  dengan
                                         kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil
                                         analisis dampak lalu lintas.


                                                                                                 (2) Tim . . .
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30