Page 25 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 25 -

(3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam
penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan,
permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau
dikembangkan.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Tindak lanjut

Pasal 52

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 harus mendapat persetujuan dari:
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan
nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
d. walikota, untuk jalan kota.

Pasal 53

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 pengembang atau pembangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur,
bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur,
bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap
dan memenuhi persyaratan.

Pasal 54

(1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2), menteri yang bertanggung jawab
di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan
kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil
analisis dampak lalu lintas.

(2) Tim . . .