Page 21 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 21 -

Pasal 42

(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dapat
memberikan bantuan teknis kepada gubernur, bupati,
atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi
wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada
bupati atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi
wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
meliputi:
a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 44

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh:
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa
pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan
kebijakan di jalan nasional;
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas;
2. tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
dan
3. efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran
lalu lintas;
c. gubernur, berupa pemantauan dan analisis terhadap
efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi;
d. bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap
efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten
dan jalan desa; dan
e. walikota, berupa pemantauan dan analisis terhadap
efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.

Pasal 45 . . .